BALADA MASYARAKAT PINGGIRAN:  diantara Mimpi Negara Kesejahteraan

Oleh : Zidan Alfadlu

Pada faktanya, masyarakat pinggiran selalu gandrung pada kenyataan bahwa hidup harus terjamin baik secara sosial maupun spiritual. Harapan akan terbentuknya negara kesejahteraan (walfare state) telah menjadi imajinasi kolektif yang mengakar kuat di kelompok masyarakat pinggiran. Masyarakat secara alamiah mendambakan sebuah struktur sosial yang mampu memberikan jaminan pendidikan yang memadai, akses kesehatan yang setara, dan ruang mobilitas vertikal yang terbuka lebar. Imajinasi ini tumbuh dari keinginan esensial manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik dan melepaskan diri dari jerat kemiskinan.

Realitas ini bukan hal baru dalam kajian sosiologi pembangunan. Ketika negara hadir dengan program bantuan langsung, baik berupa uang tunai, sembako, maupun subsidi lainnya, niat awalnya adalah menjadi jembatan sementara menuju kondisi yang lebih mandiri. Namun yang terjadi di lapangan sering kali berbeda dari desain kebijakan. Stimulus temporer itu justru mengendap menjadi titik akhir dari imajinasi kesejahteraan, bukan titik tolak menuju sesuatu yang lebih besar.

Inilah paradoks yang layak direnungkan dengan serius dalam kerangka studi pembangunan. Masyarakat pinggiran, yang secara sosiologis telah lama termarginalkan dari arus distribusi sumber daya, sesungguhnya menyimpan aspirasi yang cukup kuat tentang apa artinya hidup sejahtera. Namun aspirasi itu tidak tumbuh dalam ruang hampa. Ia terbentuk dan terkondisikan oleh pengalaman berulang tentang bagaimana negara hadir, dan lebih sering dari yang kita akui, negara hadir dalam wujud yang paling mudah diukur yaitu pemberian langsung yang bisa segera dikonsumsi.

Dalam kerangka yang dikembangkan oleh Amartya Sen, kesejahteraan mensyaratkan perluasan kapabilitas, kemampuan seseorang untuk hidup sesuai dengan pilihan yang mereka anggap bermakna. Bantuan langsung, dalam formatnya yang paling umum, tidak selalu memperluas kapabilitas. Ia memenuhi kebutuhan sesaat tanpa secara sistematis membuka akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pasar kerja yang adil, atau partisipasi politik yang bermakna. Akibatnya, horizon ekspektasi masyarakat secara bertahap menyempit, bukan karena mereka tidak mampu membayangkan kehidupan yang lebih baik, tetapi karena pengalaman berulang menunjukkan bahwa imajinasi itu tidak pernah benar-benar dijemput oleh kebijakan yang konkret.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah bagaimana proses ini berlangsung tanpa ledakan, tanpa konflik terbuka. Ia berlangsung secara senyap, melalui apa yang bisa disebut sebagai pelapukan aspirasi. Masyarakat tidak kehilangan keinginan untuk sejahtera secara tiba-tiba. Mereka hanya belajar, dari siklus pemilu ke pemilu, dari program ke program, bahwa kesejahteraan yang ditawarkan negara punya bentuk tertentu dan sebatas itu. Adaptasi ini terlihat rasional dari luar, tetapi di dalamnya terkandung pengerdilan yang struktural terhadap imajinasi kolektif tentang apa yang mungkin dicapai.

Robert Chambers dalam tradisi participatory development pernah mengingatkan bahwa kemiskinan tidak pernah berhenti pada persoalan kekurangan materi semata. Di dalamnya terdapat pengalaman panjang tentang ketidakberdayaan, kerentanan sosial, keterasingan dari ruang partisipasi, serta terbatasnya akses masyarakat untuk menentukan keputusan yang menyangkut hidup mereka sendiri. Karena itu, ketika program bantuan sosial dirancang hanya sebatas distribusi kebutuhan ekonomi tanpa menyentuh dimensi-dimensi tersebut, yang diselesaikan sesungguhnya baru lapisan paling luar dari persoalan.

Masyarakat pinggiran akhirnya tetap berada di pinggiran. Perut mereka mungkin sedikit lebih kenyang, tetapi kapasitas untuk menentukan masa depan, mengelola sumber daya, dan terlibat dalam proses pembangunan belum sungguh-sungguh tumbuh. 

Tentu saja, bantuan langsung memiliki justifikasi tersendiri, terutama dalam situasi darurat atau di tengah ketimpangan struktural yang belum terselesaikan. Mengabaikan kebutuhan mendesak atas nama idealisme pembangunan jangka panjang adalah kekeliruan yang sama besarnya. Akan tetapi persoalannya terletak pada bagaimana bantuan itu diposisikan dalam ekosistem kebijakan yang lebih luas. Selama ia berdiri sendiri, tanpa diiringi investasi pada infrastruktur sosial, akses pendidikan, dan ruang partisipasi masyrakat, maka ia akan terus berfungsi sebagai peredam aspirasi, tidak sebagai bahan bakar perubahan.

Masyarakat pinggiran layak mendapatkan lebih dari sekadar stimulus yang datang musiman. Mereka layak mendapatkan kebijakan yang memperlakukan mereka sebagai subjek pembangunan, tidak hanya sebagai penerima manfaat yang pasif. Selama jarak antara keduanya tidak dijembatani dengan serius, paradoks semacam ini akan terus berulang, dan imajinasi tentang kesejahteraan akan terus mengalami pelapukan sebelum sempat tumbuh menjadi sesuatu yang nyata.